Percepat Penanggulangan Stunting, Pemkab Mamuju Gelar Rembuk Stunting

Percepat Penanggulangan Stunting, Pemkab Mamuju Gelar Rembuk Stunting

- in Berita, Kesehatan, Mamuju, Sulbar
0
0

SuloSulbar.Net , Mamuju -Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan (Bappepan) Kabupaten Mamuju menggelar rembuk stunting tahun 2020 di ruang rapat pimpinan kantor Bupati Mamuju, kamis 4 juni 2020.

Rembuk stunting merupakan tahap ketiga dalam delapan aksi konvergensi percepatan penanggulangan stunting. Dimana aksi satu dan dua adalah analisis situasi dan penyusunan rencana kegiatan.

Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid di dampingi, Kepala Bappepan, Dr. H. Khatmah Ahmad dan Kepala Dinas Kesehatan drg. Firmon berkesempatan membuka acara tersebut.

Dalam sambutannya, Habsi mengatakan, penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu baik intervensi spesifik maupun sensitive. Selain itu pencegahan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi porgram Nasional dan daerah.

“Sebagai bentuk komitmen pemkab Mamuju, kita melaksanakan rembuk stunting untuk mendorong percepatan pencegahan stunting secara terkoordinir. Terkhusus di 20 lokus, selain dari APBD, kita harapkan pemerintah desa melakukan intervensi melalui anggaran yang ada di desa, sebagaimana amanat undang-undang desa”, ujar Habsi.

Seusai pembukaan, acara di lanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk menurunkan angka stunting yang dilakukan pihak-pihak terkait.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti berbagai unsur yang menjadi stakeholders pencegahan stunting terdiri dari Kepala OPD ,para camat, kepala puksesmas, kepala desa, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

Sebagai narasumber, Kepala Bappepan, Dr. Khatmah Ahmad memaparkan materi tentang konvergensi dan implikasi peran pemda.

” Setelah kita mengidentifikasi sebaran prevalensi yang di tindak lanjuti dengan merealisasikan hasil rekomendasi dari tahap analisis situasasi, ini adalah pertemuan pihak terkait untuk memastikan terjadinya konvergensi program dan pembiayaan”, ungkapnya.

Sementara itu Direktur sinkronisasi urusan pemerintah daerah III Ditjen Bina Bangda, Dr. Eduard Sigalingging, M.Si memaparkan aksi konvergensi sebagai upaya manajerial penurunan stunting.

“Ditjen bina bangda memiliki peran khusus dalam memperkuat kapasitas pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan konvergensi intervensi guzi prioritas bagi rumah tangga 1000 HPK di lokasi-lokasi prioritas”,tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Juga

4 Orang Wanita dalam Honda Jazz Kecelakaan di Bone

  SuloSulbar.Net, Bone – Sebuah mobil Honda Jazz