JOKOWI TIGA PERIODE, MUNGKINKAH ?

JOKOWI TIGA PERIODE, MUNGKINKAH ?

- in Opini
0
0

 

Oleh : OMEL, S.TP

 

Wacana Jokowi tiga periode mulai ramai di media sosial. PKS dan Demokrat pun mulai terpancing menanggapi, setelah kemarin Amin Rais Rais lebih dulu mengangkat issue tersebut.

Wacana ini mulai dikait kaitkan dengan berbagai perkembangan politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap bersinggungan dengan hal tersebut.

Sebut saja misalnya manuver Moeldoko yang begitu percaya diri berusaha merebut komando Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang ,Sumatera Barat, tanggal 5 Maret yang lalu.

Moeldoko yang notabene bagian dari kekuasaan (Pemerintahan) dan Pejabat Negara yang dianggap dekat dengan Jokowi menjadi alasan kuat beberapa pengamat mengaitkannya dengan wacana 3 periode.

Sebab bagaimanapun, Demokrat yang berada diluar lingkaran kekuasaan dianggap cukup mengganggu kebijakan pemerintah yang kurang populis.

Sementara PKS yang masih konsisten di garis oposisi, lebih dulu mengalami persoalan internal yang berujung pada pemecatan beberapa fungsionaris dan kader inti sampai membentuk Partai baru yakni Gelora.

Ada juga yang mengaitkan dengan dugaan pelemahan gerakan ‘populisme kanan’ yang dimotori oleh Ormas Islam lewat komando puncak HRS sebagai Imam Besar.

Dan ada juga yang mengaitkan dengan upaya Jokowi merangkul Prabowo dan Sandiaga S. Uno bergabung dalam kabinet yang notabene merupakan lawan politiknya di Pilpres yang lalu.

Tentu semua indikator diatas masih sebatas dugaan atapun argumentasi yang dibangun dengan asumsi.

Sebab wacana Jokowi tiga periode adalah domain Konstitusi. Sehingga pembuktian wacana tersebut mesti melewati suatu prosedur konstitusional yang disebut dengan Amandemen UUD 1945.

Pasal 7 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.“

UDD 1945 dalam riwatnya telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen pasca Reformasi yakni tahun 1999, 2000,2001 dan 2002.

Pasal 7 UUD 1945 sendiri sudah dua kali dilakukan amandemen, tahun 1999 dilakukan perubahan dan disempurnakan pada tahun 2000 dengan pembatasan masa jabatan 2 periode (secara eksplisit).

Satu satunya pasal dalam UUD 1945 yang tidak boleh diubah dengan alasan apapun adalah pasal 1 ayat 1 tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dalam pasal 37 ayat 5.

Dengan demikian secara konstitusional tetap terbuka peluang untuk melakukan amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945.

Sebab dalam UUD 1945 sendiri tidak ada pembatasan waktu ataupun kondisi yang dikhususkan untuk melakukan amandemen. Yang diatur adalah syarat amandemen yang tertuang dalam pasal 37 ayat satu dan seterusnya.

Dalam pasal 37 ayat 1 sampai ayat 4 diatur syarat untuk mengusulkan amandemen yang disetujui minimal 1/3 anggota MPR dan mencantumkan alasan yang bisa diterima oleh MPR.

Kemudian untuk melakukan amandemen, sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui minimal 50% + 1 anggota MPR.

Dengan penjelasan diatas, lalu apa yang sulit jika kekuasaan sudah mampu menyatukan pandangan secara politik sebagian besar penentu kebijakan di parlemen dalam hal ini Partai Politik.

Bukankah untuk melakukan semua itu adalah domain Partai Politik yang kader-kadernya mengisi Lembaga Legislatif, ditambah dengan anggota DPD sejumlah 4 orang tiap Provinsi. Anggota DPD sendiri sebagian diantaranya adalah kader-kader aktif Partai Politik.

Pun jika PKS dan Demokrat yang untuk sementara aktif menyuarakan penolakan wacana tersebut, jika di lihat komposisi anggotanya sudah tidak signifikan mempengaruhi syarat dilakukannya amandemen.

Bahkan Demokrat jika berfikir pragmatis secara politik, bisa saja berubah haluan dan mendukung sepenuhnya upaya untuk melakukan amandemen pasal 7 UUD 1945.

Kenapa demikian? Karena dengan sendirinya terbuka peluang bagi Partai Demokrat untuk mencalonkan kembali SBY sebagai presiden dan ini sudah pasti sangat menguntungkan elektabilitas Partai Demokrat.

Bukan sekedar itu, mencalonkan SBY sebagai capres secara politik adalah kalkulasi yang sangat rasional karena SBY sebagai mantan Presiden dua periode figuritasnya masih sangat menjanjikan.

Karakter kepemimpinannya yang elegan, kharismatik dan bekerja sangat sistematis, masih melekat kuat dalam memori publik.

SBY juga tentu masih punya jurus dan kartu AS untuk bagaimana mendekati dan menaklukan Stakeholder yang punya pengaruh besar dalam kontestasi politik di Indonesia.

Jika ini yang terjadi maka kita akan menyaksikan pertarungan politik dua sosok flamboyan mantan presiden dua periode dengan karakter kepemimpinan yang berbeda nyata 360 derajat.

Entahlah..,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Juga

Aktris Nia Ramadhani dan Suaminya Ditangkap Terkait Narkoba

SuloSulbar.Net — Aktris Nia Ramadhani dan suaminya Ardi